JBCNEWS.ID – Wacana pembentukan blok politik antara Partai NasDem dan Partai Gerindra kembali mengangkat diskursus lama tentang fusi partai dalam sejarah politik Indonesia.
Sejumlah elite NasDem menegaskan bahwa kerja sama yang ditawarkan bukanlah merger partai, melainkan pembentukan “political block” atau blok politik. Gagasan ini disebut sebagai upaya menyatukan visi dan arah perjuangan tanpa meleburkan identitas partai.
Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, menyebut konsep blok politik berbeda dengan koalisi yang selama ini dikenal dalam sistem presidensial Indonesia. Menurut dia, koalisi cenderung bersifat jangka pendek, terutama dalam proses pencalonan, sementara blok politik diarahkan untuk kerja sama jangka panjang berbasis kesamaan ide.
“Ini bukan merger, tapi penyatuan visi dalam satu tarikan napas,” ujarnya.
Konsep blok politik sejatinya bukan hal baru. Pada era Presiden pertama RI, Sukarno membentuk Front Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959.
Front Nasional kala itu menjadi wadah penyatuan tiga kekuatan besar yang dikenal sebagai Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Namun dalam praktiknya, organisasi tersebut justru menjadi arena perebutan pengaruh antar kekuatan politik.
Selain itu, embrio blok politik juga terlihat dalam pembentukan Golongan Karya yang berawal dari Sekretariat Bersama berbagai organisasi massa.
Indonesia juga pernah mengalami fusi partai besar pada 1973 di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah menyederhanakan sistem kepartaian menjadi tiga kekuatan utama.
Empat partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara lima partai nasionalis dan lainnya digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi politik untuk menciptakan stabilitas sekaligus memperkuat dominasi Golkar di bawah pemerintahan Soeharto.
Munculnya kembali wacana blok politik antara NasDem dan Gerindra dinilai mencerminkan dinamika baru dalam konfigurasi kekuatan politik nasional.
Meski belum ada kejelasan bentuk konkret kerja sama tersebut, pengamat menilai langkah ini berpotensi mengubah peta koalisi dan oposisi ke depan, terutama menjelang kontestasi politik berikutnya.
Di sisi lain, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pembentukan blok politik maupun fusi partai kerap membawa konsekuensi besar terhadap stabilitas dan arah demokrasi di Indonesia.
