Orang Dekat Jokowi, Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Prabowo

JBCNEWS.ID – Nama Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan. Mantan Kapolri yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu kini terseret perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan data elektronik.

Bacaan Lainnya

Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Asep, penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem tanpa proses verifikasi dan disadap tanpa kepentingan penegakan hukum.

Presiden Prabowo disebut menjadi salah satu target. Selain itu, penyidik mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, organisasi masyarakat, media, hingga pengusaha.

Bahkan, pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.

Nama Listyo bukan figur sembarangan dalam perjalanan politik Jokowi. Keduanya memiliki sejarah panjang sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Listyo pernah menjadi Kapolresta Surakarta, kemudian dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014 hingga 2016.

Kariernya terus menanjak hingga Jokowi melantiknya sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021.

Setelah hampir enam tahun memimpin Polri, Listyo diberhentikan dengan hormat pada Oktober 2026 dan kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan di era Prabowo.

Kasus ini mencuat ketika politik nasional juga diramaikan polemik putusan Mahkamah Agung mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. PKB bahkan membuka opsi penggunaan hak angket DPR.

Namun, belum ada bukti yang menghubungkan perkara penyadapan dengan polemik Gibran maupun upaya pemakzulan.

Kini, publik menunggu jawaban lebih jauh: siapa yang memerintahkan penyadapan, apa motifnya, dan sejauh mana jaringan tersebut bekerja?

Sebab, jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.

Pos terkait