Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo, Polemik Gibran dan Hak Angket DPR Kian Disorot

Listio Sigit

JBCNEWS.ID – Panggung politik nasional kembali diguncang. Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026. Dua perwira tinggi Polri lainnya, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini bukan perkara biasa. Penyidik menduga penyadapan dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Asep, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi dan disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum. Bahkan, pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.

Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Ketiga tersangka dijerat sejumlah pasal terkait penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Namun, perkara ini berkembang di tengah situasi politik yang tidak kalah panas.

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan kasasi dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek gugatan tidak sah.

Respons politik pun bermunculan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui anggota DPR Muhammad Khozin menyatakan sedang mengkaji penggunaan hak angket untuk menyelidiki proses administrasi penerbitan surat tersebut.

Dua peristiwa ini kemudian menjadi perhatian publik: dugaan penyadapan terhadap presiden dan polemik administrasi pencalonan wakil presiden.

Meski demikian, hingga Selasa malam belum ada bukti atau keterangan resmi yang menghubungkan kasus Listyo Sigit dengan polemik Gibran maupun rencana pemakzulan.

Hak angket juga bukan mekanisme pemberhentian wakil presiden. Pemakzulan harus melewati tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pertanyaan yang kini menunggu jawaban bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, dan siapa saja yang menjadi sasaran.

Di tengah dua persoalan besar tersebut, transparansi penegakan hukum dan proses pengawasan parlemen menjadi ujian penting bagi institusi negara.

Pos terkait