Dari Soeharto, Gus Dur hingga Gibran: Ketika Tekanan Politik dan Desakan Rakyat Mengguncang Kekuasaan

Foto Ilustrasi.

JBCNEWS.ID – Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa kekuasaan tidak selalu berakhir melalui pemilihan umum. Tekanan rakyat, krisis kepercayaan, konflik politik, hingga proses konstitusional pernah menjadi jalan yang mengakhiri masa jabatan pemimpin tertinggi negara.

Soeharto, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan perkembangan terbaru terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan tiga peristiwa berbeda tentang rapuhnya kekuasaan ketika legitimasi politik dipersoalkan.

Bacaan Lainnya

Soeharto menjadi contoh paling kuat ketika gelombang Reformasi 1998 memaksa penguasa Orde Baru meninggalkan kursi kepresidenan setelah 32 tahun berkuasa.

Krisis moneter 1997–1998, rupiah yang terpuruk, harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran, serta tuntutan pemberantasan korupsi menjadi bara kemarahan masyarakat. Penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 dan kerusuhan besar di berbagai daerah mempercepat keruntuhan rezim.

Di tengah demonstrasi mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto akhirnya menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikannya.

Tiga tahun berselang, giliran Gus Dur yang kehilangan jabatan. Namun, berbeda dengan Soeharto, Gus Dur tidak mengundurkan diri secara sukarela. MPR memberhentikannya melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001.

Pemicunya adalah konflik politik dan ketatanegaraan, termasuk kontroversi dana Bulog dan bantuan Sultan Brunei, dua memorandum DPR, serta penerbitan maklumat presiden yang membekukan DPR dan MPR. Gus Dur menolak proses politik tersebut, tetapi MPR tetap mengambil keputusan pemberhentian.

Kini, perhatian politik kembali tertuju pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Reuters pada 12 November 2026 melaporkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan lembaga perwakilan. Laporan itu menyebut alasan pribadi dan meningkatnya tekanan publik.

Perkembangan tersebut dikaitkan dengan desakan pemakzulan yang mempersoalkan riwayat pendidikan Gibran. Reuters juga melaporkan adanya putusan pengadilan terkait persyaratan kualifikasi pendidikannya.

Tiga peristiwa ini tidak bisa disamakan. Soeharto mundur di tengah gelombang Reformasi, Gus Dur diberhentikan melalui keputusan MPR, sedangkan Gibran dilaporkan mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden.

Sejarah memberikan satu pelajaran: jabatan tinggi bukan jaminan kekuasaan akan bertahan. Ketika kepercayaan publik, dukungan politik, dan legitimasi pemerintahan mengalami guncangan, tekanan untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan semakin sulit dihindari.

Pos terkait