JBCNEWS.ID – DPRD Kota Jambi mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menghadapi potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan. Perusahaan yang memiliki armada mobil tangki dinilai dapat membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengatakan penanganan persoalan air bersih membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah ketika permintaan air meningkat.
Menurut Kemas, perusahaan yang memiliki mobil tangki dapat dipetakan sejak awal sehingga sewaktu-waktu bisa dikerahkan untuk membantu distribusi air kepada masyarakat, termasuk kawasan yang sulit mendapatkan pasokan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” kata Kemas, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai keterlibatan swasta sebaiknya disiapkan sebelum kondisi kekeringan mencapai tahap yang lebih serius. Dengan koordinasi lebih awal, distribusi air dapat dilakukan secara lebih cepat ketika terdapat wilayah yang mulai mengalami kekurangan pasokan.
Selain menggandeng dunia usaha, DPRD juga mendorong pemerintah memperkuat pemantauan di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT. Data dari wilayah tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan air bersih.
Kemas mengatakan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan pendataan sumber daya pendukung harus berjalan secara bersamaan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui daerah yang membutuhkan bantuan, tetapi juga memiliki gambaran mengenai armada dan pihak yang dapat dilibatkan.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan Kota Jambi menghadapi kemungkinan gangguan pasokan air bersih.
Bagi masyarakat, ketersediaan air bukan sekadar persoalan pelayanan publik, tetapi kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu, keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kekeringan.
