JBCNEWS.ID-Pemerintah menetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga dengan anggaran terbesar dalam APBN 2026, mengalahkan kementerian strategis lain seperti Kementerian Pertahanan dan Polri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, BGN menguasai anggaran sebesar Rp 268 triliun dari total belanja pemerintah pusat Rp 3.149,47 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menegaskan program pemenuhan gizi nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dominasi anggaran BGN juga memicu sorotan publik, terutama setelah munculnya sejumlah peristiwa keracunan makanan yang diduga terkait pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Kasus keracunan MBG menimbulkan pertanyaan serius terkait kesiapan tata kelola, standar keamanan pangan, serta pengawasan distribusi makanan yang dikelola dengan anggaran jumbo. Publik menilai, lonjakan anggaran yang sangat besar tidak boleh berbanding lurus dengan lemahnya kontrol kualitas di lapangan.
Secara nominal, anggaran BGN Rp 268 triliun jauh melampaui Kementerian Pertahanan yang memperoleh Rp 187,10 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp 146,05 triliun. Kondisi ini menjadikan BGN sebagai penguasa anggaran APBN 2026 di Indonesia, sekaligus menempatkannya di bawah sorotan paling tajam.
Pengamat kebijakan publik menilai, besarnya dana MBG menyimpan risiko sistemik apabila tidak dibarengi dengan desain pelaksanaan yang matang. Program yang menyasar jutaan penerima manfaat setiap hari dinilai rawan masalah, mulai dari rantai pasok bahan pangan, higienitas dapur produksi, hingga distribusi di daerah terpencil.
“Dengan anggaran sebesar ini, negara tidak punya alasan untuk gagal. Kasus keracunan MBG harus menjadi alarm keras bahwa persoalan bukan pada niat, tetapi pada eksekusi,” ujar salah satu analis kebijakan pangan.
Pemerintah sebelumnya menyatakan alokasi APBN 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan nasional. Namun, realisasi di lapangan akan menjadi penentu apakah investasi gizi ratusan triliun rupiah benar-benar berdampak positif atau justru menimbulkan persoalan baru.
Selain BGN, anggaran besar juga dialokasikan ke Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp 118,50 triliun, sementara sektor pendidikan terbagi di dua kementerian dengan total anggaran lebih dari Rp 118 triliun. Meski demikian, tidak ada lembaga lain yang menyamai besarnya porsi anggaran BGN.
Dengan status sebagai pemegang anggaran terbesar APBN 2026, Badan Gizi Nasional kini menghadapi tuntutan akuntabilitas tinggi. Publik menunggu langkah tegas pemerintah dalam mengevaluasi total pelaksanaan MBG, memperketat standar keamanan pangan, serta memastikan tidak ada lagi kasus keracunan di balik program yang diklaim pro-rakyat tersebut.
