JBCNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, menilai kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia masih jauh dari kata layak. Ia meminta agar anggaran pendidikan nasional difokuskan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar, bukan semata pada program-program baru.
Bonnie mencontohkan kasus seorang guru di Kabupaten Gowa yang baru diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sehari sebelum memasuki masa pensiun.
“Ada guru yang puluhan tahun mengabdi, tetapi baru diangkat PPPK sehari sebelum pensiun. Upah atas pengabdiannya masih jauh dari layak,” kata Bonnie saat konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurut Bonnie, kasus serupa juga terjadi di Jawa Tengah, yang menunjukkan masih lemahnya perlindungan negara terhadap profesi guru. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya berpihak pada kesejahteraan pengajar sebagai pilar utama kualitas pendidikan nasional.
Bonnie juga mengkritik kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai terlalu berfokus pada program baru, seperti program makan bergizi gratis (MBG), tanpa diimbangi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
“Hampir 40 persen dosen, terutama di perguruan tinggi swasta, menerima gaji di bawah Rp3 juta. Ini realitas yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti stagnasi tunjangan dosen dengan jabatan lektor kepala yang disebut hanya sekitar Rp900 ribu dan tidak mengalami perubahan signifikan selama lebih dari dua dekade.
“Selama hampir 25 tahun, tunjangan lektor kepala tidak berubah. Ini mencerminkan ketimpangan serius dalam sistem pendidikan kita,” kata Bonnie.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Denny Cagur, menegaskan bahwa DPR mendorong agar anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan nasional.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar menyentuh sektor yang memperbaiki kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru,” ujar Denny.
