JBCNEWS.ID – Istana akhirnya mengungkap teka-teki tokoh oposisi yang bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Jumat malam (30/1/2026). Pertemuan tersebut disebut membahas isu serius terkait pengelolaan negara dan dugaan kebocoran anggaran yang dinilai merugikan keuangan nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal berada di luar pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat memberikan materi kepada peserta retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di kawasan Cibodas, Kabupaten Bogor.
“Tadi malam Bapak Presiden bertemu dengan beberapa tokoh nasional yang bisa disebut sebagai oposisi,” ujar Sjafrie, dikutip Sabtu (31/1/2026).
Menurut Sjafrie, pertemuan tersebut membahas bagaimana negara seharusnya dikelola secara baik dan adil oleh seluruh elemen bangsa. Ia menyoroti masih adanya praktik-praktik yang membuat negara tidak optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun mengelola perputaran keuangan.
Sjafrie juga menyinggung besarnya potensi kebocoran anggaran, termasuk dana yang disalurkan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada korporasi dalam jumlah fantastis.
“Saya menerima laporan sekitar Rp 5.777 triliun disalurkan bank Himbara ke korporasi. Padahal APBN kita hanya sekitar Rp 300 triliunan. Pertanyaannya, ke mana kebocoran itu?” tegasnya.
Ia tidak menampik adanya kemungkinan keterlibatan oknum pemerintah dalam praktik yang merugikan negara tersebut. Karena itu, Prabowo disebut ingin merangkul berbagai pihak, termasuk tokoh oposisi, untuk bersama-sama membenahi tata kelola pemerintahan dan keuangan negara.
Sementara itu, pihak Istana kemudian mengungkap bahwa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain pengamat politik Siti Zuhro dan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Susno Duadji. Keduanya disebut hadir sebagai tokoh nasional yang memberikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Pertemuan ini dinilai sebagai sinyal bahwa Presiden Prabowo membuka ruang dialog luas dengan berbagai kalangan, termasuk pihak yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan, demi memperkuat agenda reformasi tata kelola negara.
