JBCNEWS.ID – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai bermasalah dan berpotensi melemahkan sikap Indonesia dalam merespons agresi Israel terhadap Gaza.
Bergabungnya Indonesia ditandai dengan penandatanganan piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden Prabowo Subianto di sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Pemerintah menyebut keikutsertaan ini sebagai upaya mendorong perdamaian dan melindungi kepentingan rakyat Palestina.
Prabowo menyatakan keanggotaan Indonesia di BoP merupakan kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian di Gaza dan memastikan proses transisi menuju solusi dua negara tetap berjalan.
Namun, sejumlah pengamat hubungan internasional menilai keputusan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Wildan Faisol, menilai tidak etis bagi Indonesia yang baru saja memegang posisi strategis di Dewan HAM PBB, tetapi pada saat yang sama bergabung dengan forum yang berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurutnya, struktur Dewan Perdamaian bentukan Trump juga problematis karena tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina dalam sejumlah mekanisme pengambilan keputusan, termasuk rencana rekonstruksi Gaza.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap agenda rekonstruksi Gaza yang berpotensi mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina. Ia menilai perlu ada kepastian bahwa setiap rencana pembangunan telah disetujui dan menguntungkan warga Gaza, bukan pihak lain.
Di sisi berbeda, pengamat hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, menilai langkah Indonesia lebih bersifat strategis. Menurutnya, sebagai negara middle power, Indonesia perlu menjaga hubungan dengan Amerika Serikat tanpa harus meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Ia menekankan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian justru dapat dimanfaatkan untuk menekan agenda-agenda elitis dan memastikan kepentingan rakyat Palestina tetap diperjuangkan dari dalam forum internasional.
Meski demikian, para pakar sepakat bahwa Indonesia harus bersikap aktif, kritis, dan konsisten dalam memperjuangkan penghentian kekerasan serta kemerdekaan Palestina agar keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian tidak justru merugikan posisi diplomatik Indonesia di mata dunia.
