Gaji PNS Bakal Dibayar Lewat Kopdes Merah Putih

Pemerintah menyiapkan pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih pada 2026.

JBCNEWS.ID – Pemerintah menyiapkan rencana pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada 2026, tetapi mekanisme penyaluran dan rincian pelaksanaannya masih menunggu penjelasan lebih lanjut.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah kini mempersiapkan mekanisme agar skema tersebut dapat direalisasikan.

Ferry menyampaikan sinyal pelaksanaan pada tahun ini saat memberikan keterangan di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Namun, pemerintah belum menetapkan secara terperinci tanggal pelaksanaan, koperasi yang akan terlibat, maupun komponen gaji yang akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih.

Besaran gaji pokok PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Gaji ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Golongan I: Rp1.685.700–Rp2.901.400 per bulan.
  2. Golongan II: Rp2.184.000–Rp4.125.600 per bulan.
  3. Golongan III: Rp2.785.700–Rp5.180.700 per bulan.
  4. Golongan IV: Rp3.287.800–Rp6.373.200 per bulan.

Angka tersebut merupakan rentang gaji pokok, bukan total penghasilan yang diterima setiap bulan. Selain gaji pokok, PNS dapat menerima tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan makan, dan tunjangan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran penghasilan setiap pegawai dapat berbeda berdasarkan jabatan, instansi, serta komponen tunjangan yang diterima.

Rencana penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih diharapkan memperkuat peran koperasi dalam memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan ekosistem perkoperasian nasional.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian turut mencakup rencana pembentukan badan pengawas koperasi serta kemungkinan perluasan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi.

Pos terkait