JBCNEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan dirinya tidak hadir dalam audiensi dengan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Puan mengatakan ketidakhadirannya dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan pembagian tugas di antara pimpinan DPR. Saat audiensi berlangsung, Puan bersama Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Sari Yuliati tengah memimpin rapat paripurna.
Menurut Puan, sebelumnya rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Namun, ketika Dasco meninggalkan ruang rapat untuk menemui massa aksi, Puan dan Sari mengambil alih jalannya paripurna.
“Memang, kami membagi tugasnya karena kan saya dan Bu Sari memimpin Paripurna,” ujar Puan dalam konferensi pers di kompleks parlemen.
Puan menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya juga memiliki agenda pertemuan sehingga tidak dapat mengikuti rapat paripurna sejak awal.
Ia menegaskan, struktur pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Karena itu, pembagian tugas dilakukan agar agenda kelembagaan sekaligus aspirasi masyarakat tetap dapat dilayani.
“Saya tadi ada pertemuan dulu. Ya, ini pimpinan ada satu ketua dan empat wakil ketua, memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, tiga pimpinan DPR menemui perwakilan AMPB. Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.
Sementara Puan dan Sari tetap menjalankan agenda rapat paripurna yang membahas sejumlah pengambilan keputusan.
Audiensi antara pimpinan DPR dan AMPB menghasilkan kesepakatan terhadap salah satu tuntutan massa. DPR menyatakan akan merampungkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Namun, tuntutan lain terkait penerapan hukuman mati bagi koruptor belum mencapai kesepakatan.
Ketidakhadiran Puan dalam audiensi tersebut sempat menuai kekecewaan dari perwakilan massa. Teguh Istiyanto menyebut pihaknya sebenarnya berharap dapat bertemu langsung dengan Ketua DPR.
“Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua,” ujar Teguh.
Meski demikian, audiensi tetap berlangsung dengan diwakili sejumlah pimpinan DPR. Hasil pertemuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan tuntutan yang disampaikan massa AMPB.
