JBCNEWS.ID – Tepat genap dua puluh satu tahun penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki, suasana haru berubah menjadi gelombang emosi yang meluap di halaman Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh. Ribuan warga yang awalnya berkumpul untuk zikir akbar dan doa perdamaian, akhirnya mengibarkan bendera Bulan Bintang, menurunkan bendera Merah Putih, dan meneriakkan tuntutan kedaulatan yang selama ini terasa hanya menjadi janji di atas kertas .
Kericuhan tak terelakkan saat sebagian massa menerobos pagar Pendopo Gubernur dan menaikkan bendera identitas Aceh di tiang utama. Aksi ini disusul bentrokan dengan aparat yang menggunakan semprotan air dan gas air mata, namun di balik riuhnya kejadian itu tersimpan rasa kecewa mendalam yang terakumulasi sejak kesepakatan damai ditandatangani tahun 2005 silam .
“Kami tidak mencari keributan, kami hanya menagih janji yang tertulis. Kekayaan tanah kami dikelola pihak luar, kerusakan lingkungan kami yang tanggung, namun kesejahteraan yang kami rasakan belum sebanding,” ujar Tgk Muslim At-Thahiry, koordinator aksi yang menyampaikan sepuluh poin tuntutan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan syariat, hingga pemulihan hak-hak warga.
Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Tambang yang diterima Aceh hanya sekitar Rp365 miliar, sementara kerugian akibat kerusakan lingkungan dan bencana yang menyertainya mencapai lebih dari Rp150 triliun. Hal ini memicu tuduhan bahwa pola eksploitasi kekayaan alam masih berjalan lama, mengabaikan prinsip pembagian hasil 70:30 yang seharusnya menjadi hak rakyat Aceh sesuai kesepakatan.
Ketua Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh, Subki Muhammad Bintang, menegaskan: “Inti dari Perjanjian Damai adalah pemerintahan sendiri. Namun kenyataannya, izin pengelolaan sumber daya alam masih sering ditandatangani tanpa persetujuan penuh pemerintah daerah. Ini mencederai semangat perdamaian yang ditebus dengan ribuan nyawa.” Serupa disampaikan berbagai elemen masyarakat yang kini bersatu menuntut pengembalian hak penuh atas migas, tambang, dan hasil bumi Aceh.
Meskipun Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengimbau masyarakat menjaga kedamaian dan tidak mengulangi masa kelam konflik, semangat yang meluap hari ini menunjukkan bahwa akar masalah belum tuntas sepenuhnya. Bagi sebagian warga, bendera Bulan Bintang yang kini berkibar bukan sekadar simbol perpisahan, melainkan tanda bahwa janji kemerdekaan mengatur nasib sendiri harus segera dibuktikan, bukan sekadar dibacakan dalam pidato.
Hingga kini situasi masih dipantau ketat, sementara tokoh agama dan adat terus berupaya mendinginkan suasana sekaligus mengingatkan pihak berwenang untuk segera duduk bersama menyelesaikan akar persoalan sebelum rasa kecewa berubah menjadi konflik yang lebih luas .
