JBCNEWS.ID – Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 kembali memanas. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat 3 disisipkan secara diam-diam. Ia justru menunjuk dokumen rapat DPR sebagai dasar bantahannya.
Dalam keterangannya pada Minggu, 11 Oktober 2026, Hasyim menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPR saat itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang mengaku tidak pernah membahas revisi pasal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Hasyim menyatakan Doli terlibat dalam pembahasan rancangan PKPU 19/2023. Ia juga menyebut Arsul Sani, yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), hadir dalam rapat tersebut.
Hasyim mengungkapkan adanya dokumen kesimpulan RDP yang ditandatangani sejumlah pejabat, termasuk Doli, dirinya sebagai Ketua KPU, perwakilan Bawaslu, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Menurut Hasyim, dokumen itu menjadi dasar untuk membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat 3 diselundupkan atau dimanipulasi. Ia juga menegaskan tidak ada catatan keberatan dari peserta rapat terhadap pasal tersebut.
“Lupa boleh, tapi jangan munafik,” demikian sindiran Hasyim yang menjadi sorotan dalam polemik ini.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian di tengah perdebatan mengenai syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Ketentuan dalam PKPU 19/2023 kini dipersoalkan kembali, termasuk terkait proses penyusunan dan pembahasannya.
Namun, klaim Hasyim dan keberadaan dokumen rapat tetap perlu dibaca bersama bukti lengkap, notula, draf perubahan, serta tanggapan pihak-pihak yang disebut. Kehadiran dalam rapat atau tanda tangan kesimpulan juga perlu dilihat sesuai konteks dokumen dan substansi yang disepakati.






