JBCNEWS.ID – Perempuan lansia di wilayah perdesaan Sumatera masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tingginya beban kerja perawatan, keterbatasan akses transportasi dan layanan digital, hingga minimnya ruang untuk bersosialisasi dan berekspresi.
Temuan tersebut disampaikan Konsorsium PERMAMPU dalam perayaan Hari Lansia Internasional 2026 yang digelar secara hibrida di Palembang, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang berkolaborasi dengan Ashoka itu melibatkan 387 peserta, terdiri dari 366 perempuan dan 21 laki-laki. Peserta berasal dari 10 provinsi di Sumatera dan terhubung melalui 172 titik Zoom.
Mereka terdiri dari perempuan lansia dan pra-lansia, perempuan muda, kader perempuan, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, jejaring Ashoka, serta mitra INKLUSI.
Dalam kegiatan tersebut, Konsultan Feminist Participatory Action Research (FPAR) PERMAMPU Niken Lestari memaparkan hasil asesmen kebutuhan strategis perempuan lansia dan pra-lansia di Pulau Sumatera.
Hasil asesmen menemukan lima persoalan utama. Pertama, perempuan lansia masih menanggung beban kerja perawatan yang tinggi, seperti mengasuh cucu dan merawat anggota keluarga yang sakit atau anak dengan disabilitas.
Kedua, perempuan lansia tetap aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial, seperti bertani, berdagang, serta menjadi kader Credit Union (CU).
Ketiga, keterbatasan transportasi dan layanan berbasis aplikasi berpotensi menciptakan eksklusi baru. Karena itu, akses terhadap fasilitas publik dan layanan kesehatan yang mudah digunakan dinilai penting untuk menjaga kemandirian perempuan lansia.
Keempat, persoalan kesehatan perempuan lansia berkaitan dengan pengalaman sepanjang siklus hidup, termasuk kondisi pascamenopause, penyakit kronis, dan gangguan buang air kecil. Stigma terhadap seksualitas perempuan lansia juga masih ditemukan.
Kelima, perempuan lansia membutuhkan ruang yang aman untuk bersosialisasi, belajar, berekreasi, dan berekspresi guna mencegah isolasi sosial dan kerentanan psikososial.
Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara Nani Zulminarni mengatakan, perubahan cara pandang terhadap proses menua diperlukan agar perempuan lansia tidak hanya dilihat sebagai penerima layanan, tetapi sebagai aset dan kontributor sepanjang hayat.
Gagasan tersebut sejalan dengan konsep New Longevity atau menua dengan sukacita yang menekankan kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan belajar dan bekerja sepanjang hayat, kolaborasi lintas generasi, serta perubahan sistem dan kebijakan yang ramah terhadap keberagaman usia.
Sementara itu, perwakilan Bappenas Tirta Sutedjo menyampaikan bahwa isu kelanjutusiaan telah masuk dalam RPJMN 2025–2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Dalam RKP 2027, isu kelanjutusiaan juga menjadi bagian dari isu strategis pembangunan manusia yang inklusif.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU Dina Lumbantobing menegaskan, membangun ekosistem yang ramah perempuan lansia tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan.
“Perempuan lansia harus diakui sebagai warga yang aktif, memiliki hak, suara, pengetahuan, serta kemampuan untuk terus berkontribusi,” ujar Dina.
Ia menambahkan, sekitar 20 persen anggota CU merupakan perempuan lansia sesuai definisi dalam Undang-Undang.
PERMAMPU berharap hasil asesmen tersebut dapat memperkuat kebijakan dan program kelanjutusiaan yang inklusif serta sesuai dengan kebutuhan perempuan lansia, khususnya mereka yang tinggal di perdesaan dan kelompok marginal.
“Mari menua dengan sukacita,” kata PERMAMPU.
