JBCNEWS.ID – Proyek ambisius pembukaan sawah seluas 2 juta hektar di Papua kembali menjadi sorotan. Pemerintah menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sebagai motor utama program food estate yang digadang-gadang menjadi solusi krisis pangan nasional. Namun, di balik klaim swasembada, kritik tajam dari aktivis lingkungan terus menguat.
Sejak era Presiden Joko Widodo, Merauke diposisikan sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Program ini sebenarnya bukan barang baru. Jejaknya dapat ditarik sejak proyek lahan gambut sejuta hektar pada masa Orde Baru hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate di era Susilo Bambang Yudhoyono keduanya berakhir tanpa hasil memuaskan.
Kini, proyek itu dihidupkan kembali dengan skala lebih besar dan melibatkan konglomerasi serta BUMN. Jhonlin Group milik Haji Isam disebut mengendalikan pembangunan inti, mulai dari pembukaan lahan hingga infrastruktur pendukung. Investasi yang dikucurkan mencapai Rp130 triliun, melibatkan konsorsium perusahaan dalam dan luar negeri.
Pemerintah optimistis. Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto bahkan menyebut Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam 4–5 tahun ke depan. Target yang ambisius dan bagi sebagian kalangan, terlalu optimistis.
Di lapangan, pembangunan berjalan agresif. Ribuan alat berat didatangkan, jalan sepanjang ratusan kilometer dibuka, dan hutan mulai dibabat. Namun, di sinilah letak persoalan yang mengundang polemik.
Data menunjukkan Papua telah kehilangan sekitar 688 ribu hektar hutan dalam dua dekade terakhir. Dari total lahan proyek, puluhan ribu hektar masih berupa hutan alam. Aktivis menilai proyek ini berpotensi mempercepat deforestasi, merusak ekosistem, serta mengancam kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
“Kita seperti mengulang kesalahan lama dengan skala yang lebih besar,” ujar seorang aktivis lingkungan. Ia menilai proyek food estate lebih kental nuansa eksploitasi ketimbang solusi pangan berkelanjutan.
Kritik juga mengarah pada pendekatan pembangunan yang dianggap minim kajian ekologis dan sosial. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek serupa gagal bukan karena kurangnya modal, melainkan karena mengabaikan karakteristik lingkungan Papua yang kompleks.
Di sisi lain, pemerintah bersikukuh bahwa proyek ini dirancang lebih matang. Infrastruktur, teknologi pertanian modern, hingga kemitraan global disebut menjadi pembeda dari program sebelumnya.
Namun pertanyaannya tetap menggantung: apakah proyek ini benar-benar akan menjadi jawaban atas krisis pangan, atau justru membuka babak baru kerusakan lingkungan di tanah Papua?
sumber: dewantaranews.com/12/9/24
