JBCNEWS.ID – Kinerja ekonomi Kabupaten Bungo menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Namun di balik pertumbuhan tersebut, terdapat persoalan struktural yang dinilai masih membayangi kualitas ekonomi daerah.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menyebut pertumbuhan ekonomi Bungo pada triwulan II 2025 mencapai 4,60 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,15 persen.
Menurutnya, capaian ini sejalan dengan tren pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi pascapandemi.
“Secara umum ini menunjukkan arah pemulihan yang cukup baik, tetapi fondasinya masih rapuh,” ujarnya.
Struktur ekonomi Bungo hingga kini masih didominasi sektor primer, khususnya pertanian yang berkontribusi sebesar 31,77 persen. Sementara sektor perdagangan menyumbang 23,14 persen dan pertambangan sebesar 9,75 persen.
Ketergantungan ini membuat ekonomi daerah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, terutama komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet.
“Daya beli masyarakat masih sangat ditentukan oleh harga komoditas tersebut, ditambah aktivitas seperti penambangan ilegal,” jelas Noviardi.
Risiko dari Aktivitas Ekstraktif
Selain pertanian, aktivitas ekstraktif seperti pertambangan batu bara dan praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga menjadi bagian dari struktur ekonomi daerah.
Meski memberikan dampak ekonomi jangka pendek, aktivitas ini dinilai menyimpan risiko besar terhadap lingkungan, mulai dari kerusakan lahan hingga pencemaran sungai.
“Biaya lingkungan dari aktivitas yang tidak terkelola bisa jauh lebih besar dibanding manfaat ekonominya,” tegasnya.
Di sisi lain, indikator kesejahteraan masyarakat di Bungo terbilang cukup baik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku pada 2024 tercatat mencapai Rp71,75 juta.
Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata mencapai 8,4 persen. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan juga relatif rendah dengan indeks Gini sebesar 0,28 pada 2025.
Meski demikian, Noviardi menekankan pentingnya transformasi ekonomi agar tidak terus bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat diversifikasi ekonomi, terutama dengan mengembangkan sektor industri pengolahan, UMKM, serta ekonomi berbasis nilai tambah.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan tidak mudah terpengaruh gejolak eksternal.
“Kalau tidak ada transformasi, ekonomi daerah akan terus berada dalam siklus yang sama—tumbuh, tapi rentan,” pungkasnya.
