JBCNEWS.ID – Rabu malam (17/12/2025), sebanyak 77 badan publik resmi menerima penganugerahan keterbukaan informasi sebagai apresiasi atas kepatuhan mereka terhadap keterbukaan data dan layanan informasi kepada masyarakat.
Acara yang berlangsung di Audit Rumah Dinas Gubernur ini menandai pencapaian luar biasa bagi Provinsi Jambi. Tidak hanya instansi tingkat provinsi, penghargaan tahun ini menyasar hingga dengan memberikan apresiasi kepada 24 Pemerintah Desa yang dinilai proaktif dalam mengelola informasi publik.
Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, yang hadir menyampaikan rasa bangganya atas pemerataan prestasi ini. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi utama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Harapannya, penghargaan ini menjadi pelecut dan memicu bagaimana keterbukaan informasi betul-betul hadir sebagai pemerintah rakyat. Jika itu tercapai, insya Allah sinergi dan kolaborasi membangun Jambi dari desa sampai provinsi akan terwujud bersama,” ujar Abdullah Sani dalam wawancaranya.
Ketua Komisi Informasi (KI) Jambi, Taufiq Helmi, memaparkan data yang menunjukkan perubahan signifikan pada wajah birokrasi Jambi. Salah satu capaian paling membanggakan adalah keberhasilan Provinsi Jambi meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat untuk pertama kalinya.
“Peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat terasa. Jika tahun lalu ada 18 OPD yang masih berstatus kurang atau tidak informatif, tahun ini 29 dari 35 OPD sudah berhasil menyandang predikat Informatif, Menuju Informatif, hingga Cukup Informatif,” jelas Taufiq Helmi.
Sebanyak 77 badan publik yang menerima penghargaan terbagi dalam beberapa kategori: Pemerintah Desa: 24 badan publik. Instansi Vertikal (Provinsi & Kabupaten/Kota): 41 badan publik. Pemerintah Kabupaten/Kota: 11 badan publik. BUMD: 1 badan publik. Selain lembaga resmi, penghargaan juga diberikan kepada 5 Tokoh Perorangan dan 2 Lembaga yang selama dua tahun terakhir konsisten mendorong iklim keterbukaan informasi di Jambi
Penganugerahan ini diharapkan bukan sekadar ajang seremonial, melainkan menjadi komitmen berkelanjutan seluruh badan publik untuk terus memberikan akses informasi yang cepat, akurat, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
