JBCNEWS.ID – Agen imigrasi Amerika Serikat (AS) kembali melakukan penembakan terhadap seorang warga negara AS di Minneapolis, Minnesota, hingga tewas. Insiden ini memicu protes besar-besaran dan kecaman luas dari para pemimpin lokal, menjadi kasus kedua dalam bulan ini.
Mengutip laporan Reuters, Minggu (25/1/2026), Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyebut penembakan tersebut sebagai tindakan pembelaan diri. Disebutkan, seorang agen Patroli Perbatasan menembak setelah seorang pria diduga mendekat dengan pistol dan melawan upaya pelucutan senjata.
Namun, rekaman video saksi mata yang diverifikasi Reuters menunjukkan narasi berbeda. Pria tersebut diketahui bernama Alex Pretti (37) dan terlihat memegang telepon seluler, bukan senjata api, saat berada di lokasi kejadian.
Dalam video tersebut, Pretti tampak merekam ketika agen federal mendorong seorang wanita dan menjatuhkan demonstran lain ke tanah. Pretti kemudian berdiri di antara agen dan para demonstran, mengangkat lengannya untuk melindungi diri saat agen menyemprotnya dengan semprotan merica.
Ketika Pretti berusaha membantu seorang wanita yang terjatuh, agen imigrasi terus menyemprotnya dan kemudian menariknya menjauh. Pretti dipaksa berlutut oleh beberapa agen, sementara salah satu agen terlihat mengambil sesuatu dari pinggangnya sebelum menjauh.
Tak lama berselang, seorang agen bersenjata menodongkan pistol ke punggung Pretti dan melepaskan empat tembakan secara beruntun. Beberapa tembakan tambahan terdengar sebelum para agen akhirnya mundur dari lokasi.
Setelah penembakan, sebagian agen terlihat memberikan bantuan medis kepada Pretti yang tergeletak di tanah, sementara agen lain membentuk barikade untuk menjauhkan warga sekitar.
Insiden ini memicu ratusan orang turun ke jalan di Minneapolis. Demonstrasi juga meluas ke sejumlah kota besar AS seperti New York, Washington D.C., dan San Francisco. Aparat dilaporkan menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan massa.
Penembakan ini memperuncing ketegangan antara pemerintah negara bagian dan federal, yang sebelumnya juga berselisih dengan pemerintahan Donald Trump terkait penembakan warga AS lainnya, Renee Good, pada 7 Januari lalu.
Para pejabat negara bagian menolak keterlibatan aparat lokal dalam penyelidikan kasus tersebut, sementara tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari publik AS terus menguat.
